Program INKLUSI-BaKTI memfasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Inklusi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 April 2025. Kegiatan berlangsung di gedung Baruga A Kantor Bupati Maros. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Bappeda Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Yayasan BaKTI melalui Program INKLUSI, pada 21 Mei 2025 mengadakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan inklusif Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertempat di ruang rapat kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada 10-13 Juli 2025 bertempat di Hotel Sambi Resort dan Ruang Pelatihan Perdikan-Insist dilaksanakan Lokakarya Penguatan Manajemen Organisasi untuk sub mitra Program INKLUSI-BaKTI. Lokakarya ini diikuti oleh direktur dan koordinator program, serta Tim BaKTI dan Tim INKLUSI-BaKTI, berjumlah 19 orang (8 orang perempuan dan 11 orang laki-laki). Fasilitator dan pelatihan dalam Lokakarya ini adalah Tim Perdikan-Insist, yaitu Roem Topatimasang, Toto Rahardjo, Noer Fauzi, dan Donny Nurcahyo.

Program INKLUSI-BaKTI terlibat dalam Advokasi dan Partisipasi Level Nasional, salah satunya adalah Advokasi untuk Penyusunan Pedoman Pemenuhan Hak Restitusi Anak, bekerja sama dengan beberapa lembaga nasional. Karena itu, pada 02 Juni 2025 bertempat di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dilakukan pertemuan persiapan untuk Advokasi Penyusunan Pedoman Pemenuhan Hak Restitusi Anak. 

Program INKLUSI BaKTI mendukung pembentukan dan penguatan organisasi payung untuk penyandang disabilitas, seperti Perkumpulan PenyandangDisabilitas Indonesia (PPDI). Pada 23 April 2025, bertempat di Warkop De Roof, Kota Ambon dilaksanakan pertemuan untuk persiapan Pembentukan PPDI Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 23 peserta (13 perempuan dan 10 laki-laki) dari berbagai organisasi penyandang disabilitas di Kota Ambon. 

Program INKLUSI-BaKTI di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penguatan kelompok Kelompok Konstituen melalui revitalisasi kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 Juni 2025  di Desa Baruga, Manggeloreng,  Minasa Baji, dan Mattirotasi. Penguatan Kelompok Konstituen ini diikuti peserta dari  Pemerintah Desa dan pengurus serta anggota  Kelompok Konstituen.

Sebagai bagian dari Aksi Kolektif Pencegahan Perkawinan Anak oleh Yayasan BaKTI bekerjasama dengan AISYIYAH,  Program INKLUSI-BaKTI melaksanakan Lokakarya Penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan ini berlangsung di Kabupaten Tana Toraja pada 16-18 Juni 2025 dengan melibatkan perwakilan dari berbagai OPD terkait di Kabupaten Tana Toraja, instansi vertikal, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan pemuda dan anak, lembaga adat, dan perguruan tinggi.

Pada Jumat 25 April 2025, Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia (Australian Chargé d'Affaires to Indonesia) di Jakarta, Ibu Gita Kamath berkunjung ke Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung selama tiga hari pada 23-25 April 2025 di Kota Ambon.

Sekretariat INKLUSI, mitra Program INKLUSI, dan sub mitra Program INKLUSI di Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Program SKALA, akan melaksanakan Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, pada 17-18 Maret 2025 bertempat di Hotel Santika dan Kantor Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan Penyusunan Panduan Musrenbang Inklusif.

Program INKLUSI BaKTI dan Rumah Generasi Ambon bekerja sama dengan Program SKALA memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) Inklusif di Provinsi Maluku, pada 25 Februari 2025 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon. Musrenbang tersebut diberi nama Bacarita Manise (Maluku Inklusif dan Sejahtera), yang dihadiri oleh 66 peserta dari perwakilan jaringan masyarakat sipil, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan perwakilan kelompok rentan dan marginal.