Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung penggunaan bukti yang lebih baik dalam penyusunan kebijakan. KSI didanai  oleh DFAT, dilaksanakan bekerja sama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Di Sulawesi Selatan, KSI bekerja sama BaKTI - Pemerintah Provinsi melaksanakan Knowledge to Policy (K2P) Pilot. Pilot ini ‘’mempraktekkan’’ siklus lengkap penyusunan kebijakan berbasis bukti, dimana agenda kebijakan prioritas daerah akan didukung melalui kajian terapan sebagai dasar suatu kebijakan.
Knowledge to Policy selaras dengan komitmen Pemerintah Provinsi pada penyusunan kebijakan berbasis bukti. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat program kemitraan Australia dan Indonesia seperti MAMPU, KOMPAK,  PAIR, PEDULI serta penelitian kebijakan publik di Sulawesi Selatan,  dilaksanakan Policy Research Institution (PRI), yaitu KPPOD, SMERU dan Seknas FITRA.  Sebagai langkah awal, Mei 2019, KSI melaksanakan lokakarya bekerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan dan BaKTI, dihadiri stakeholder kunci seperti OPD di lingkup Pemerintah Provinsi, TGUPP, CSO, perguruan tinggi dan dunia usaha. Isu strategis yang mengemuka pada pertemuan tersebut, antara lain: kesenjangan sosial ekonomi, integrasi perencanaan dan penganggaran, serta tata kelola ekonomi daerah yang mendukung pengembangan komoditas lokal.
Knowledge to Policy dirancang agar hasilnya berkontribusi positif terhadap (RPJMD) Sulawesi Selatan 2018-2023. Guna memastikan keselarasan isu-isu strategis dan program prioritas, diagendakan serangkaian pertemuan kolaborasi multi pihak. Setiap pertemuan diharapkan partisipiasi aktif aktor kunci pembangunan di Sulawesi Selatan seperti OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk menyumbangkan ide, gagasan dan pengalamannya, sebagai faktor penting memastikan lahirnya kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.
Pertemuan kolaborasi pertama diharapkan menghasilkan: i) data dan informasi komprehensif dari multi pihak mengenai potensi, masalah dan isu-isu prioritas lokal yang membutuhkan dukungan kebijakan sebagai solusi strategis, ii)  Data dan informasi agenda produk kebijakan yang diinisiasi pemerintah dan CSO sebagai  referensi memperkuat kolaborasi dan menghindari tumpang tindih agenda,  iii) Pembelajaran para pihak dalam mengelola proses  penyusunan kebijakan publik dan produk kebijakan yang dihasilkan, sebagai materi pengayaan diskusi dan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal     : Rabu, 11 Desember 2019
Tempat : Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Lantai Empat, Jalan Urip Sumoharjo No 269 Makassar Sulawesi Selatan
Waktu : 12.00 Wita sampai selesai.
Contact person Rahmad Sabang / Rahmad.sabang@bakti.or.id