Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 1945, dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara.

Based on the Country Program Action Plan between the Government of Indonesia and UNICEF, UNICEF agrees to co-operate with BaKTI, jointly with UNICEF Makassar office, provide support to the provincial government in identifying and addressing deficits in knowledge, training or capacity towards improving key challenges to policy implementation at the district and sub-district levels and showcasing smart practices and lessons learned.

Program Kerjasama UNICEF – BaKTI melingkupi WASH (Water, Sanitation and Hygiene) dan SAFE4C (Strengthening Safe and Friendly Environment for Children - Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak). Pada periode Januari hingga Maret 2022 ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan yang terangkum dalam highlights berikut ini: 

Berdasarkan Programme Cooperation Agreement (PCA), UNICEF menyetujui bekerja sama dengan BaKTI untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi di Sulawesi Selatan dalam mengidentifikasi dan mengatasi defisitnya pengetahuan melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas, serta mengatasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan menunjukkan praktik-praktik cerdas dan pembelajaran di lapangan.

Program kerja sama UNICEF – BaKTI melingkupi WASH (Water, Sanitation and Hygiene), SAFE4C (Strengthening Safe and Friendly Environment for Children - Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak)

WASH (Water, Sanitation and Hygiene)

Lokakarya  Pengembangan Sinergitas  Kerjasama Pokja  PPAS dan BAZNAS  

Untuk mendukung peningkatan akses sarana prasarana  air bersih dan sanitasi aman  di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan diMakassar, 30 November 2021

Pencemaran lingkungan akibat limbah domestik akan terus menerus terjadi jika lumpur tinja tidak dikeluarkan dari tangki septik baik secara terjadwal ataupun tidak terjadwal. Untuk mencegahnya maka pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan (PP. Nomor 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal) menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja di tangki septik secara terjadwal ataupun tidak terjadwal. 

Layanan untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang disediakan oleh negara/pemerintah, dan mempunyai fasilitas dan sumber daya yang cukup memadai, masih terpusat di kota dan di ibukota kabupaten, yang berada atau di bawah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial (Dinsos). DP3A mempunyai UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) atau UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), sedangkan Dinsos mempunyai PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif). 

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa korban jiwa terutama terjadi pada kelompok usia di atas 60 tahun 46,5 persen, disusul usia 46-59 tahun 36,8 persen, dan usia 31-45 tahun 12,9 persen. Kelompok usia 0-5 tahun dan 6-18 tahun yang jadi korban masing-masing 0,5 persen, serta usia 19-30 tahun 2,8 persen. 

Kerja sama Unicef dan Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan mencakup 2 program yaitu: WASH (Water, Sanitation and Hygiene) SAFE4C (Strengthening Safe and Friendly Environment for Children - Penguatan Lingkungan Aman dan Ramah Anak). Selama periode Juli hingga September 2021, WASH (Water, Sanitation and Hygiene) telah melaksanakan beberapa aktivitas sebagai berikut: 

Pertemuan Pendampingan Kelembagaan dan Teknik UPTD PALD Palopo

Di IPLT kami, di mana lumpur tinja di buang di situ kering. Tidak ada pengolahan. Belum ada pengalaman pengelolaan lumpur di IPLT (instalasi pengolahan tinja), ujar Rudi peserta pelatihan dari Kab. Sinjai saat bertanya jawab dengan tim operator di IPLT Nipa-Nipa Makassar. Rudi bersama dengan 12 operator dari Sidrap, Sinjai, Palopo, dan Kabupaten Pinrang peserta pelatihan, mencermati secara saksama mekanisme pengoperasian teknis komponen instalasi IPLT Makassar.