Forum Pengetahuan Peneliti Indonesia Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat digelar pada 13 November 2025 di Prime Park Hotel, Mataram. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan BaKTI bersama Program KONEKSI ini mempertemukan peneliti, pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan dengan tujuan menguatkan ekosistem riset berbasis bukti di NTB. Forum ini menjawab kebutuhan mendesak kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya namun menghadapi tantangan pembangunan kompleks, terutama belum optimalnya keterhubungan antara riset, kebijakan, dan dunia usaha.

Sebanyak 42 peserta hadir, terdiri dari peneliti dari berbagai kampus, perwakilan pemerintah daerah, sektor swasta, serta peneliti disabilitas yang tergabung dalam jaringan riset Indonesia Timur. Forum ini menjadi ruang untuk saling terhubung, mengidentifikasi kebutuhan riset strategis, dan membuka peluang kolaborasi multipihak.

Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa, membuka forum dengan menggarisbawahi pentingnya pendekatan knowledge–research–policy making agar hasil riset tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar memengaruhi kebijakan pembangunan. Ia menekankan bahwa jejaring peneliti yang direvitalisasi pasca pandemi adalah modal penting untuk menjawab persoalan publik yang membutuhkan data akurat dan kolaborasi lintas disiplin.

Sambutan kedua disampaikan oleh Endang Sulastri, Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK Kementerian PPN/Bappenas. Ia menegaskan bahwa kapasitas riset di daerah merupakan fondasi bagi kebijakan nasional. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan, menurutnya, menjadi prasyarat utama agar riset tidak berjalan terpisah dari kebutuhan pembangunan.

Dari sisi mitra pembangunan, Rio Afifuddin dari DFAT Australia menekankan bahwa pengetahuan hanya bermakna jika dibangun bersama. Senada dengan itu, Indri Oktaviani dari Program KONEKSI menegaskan bahwa konektivitas antara peneliti, pemerintah, dan sektor swasta merupakan kunci pembangunan inklusif. Ia juga menekankan pentingnya GEDSI sebagai perspektif utama dalam riset kawasan timur.

Forum kemudian menampilkan jejaring peneliti NTB yang diperkenalkan oleh Focal Point, dr. Wahyu Sulistya Affarah. Jejaring ini melibatkan akademisi, peneliti muda, perempuan, dan peneliti disabilitas. Pemerintah daerah yang diwakili BAPPEDA NTB menegaskan perlunya riset berbasis konteks untuk mendukung penyelesaian isu prioritas seperti stunting, kemiskinan, pertanian, dan tata ruang.

Dalam sesi diskusi, berbagai tantangan riset mengemuka, seperti keterbatasan akses data, ketidaksinkronan antara agenda riset kampus dan kebutuhan pemerintah, serta kebutuhan penelitian terapan untuk UMKM. Perwakilan KADIN NTB menekankan bahwa UMKM memerlukan riset yang praktis dan mudah diterapkan. Contoh riset aplikatif disampaikan oleh Nurul Hilmiyati dari Universitas Mataram yang berbagi pengalaman penelitian lamtoro sebagai pakan ternak, sebuah inovasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat.

Perwakilan sektor swasta lainnya, Komisaris Bank NTB, menyoroti perlunya koordinasi sistematis antar penelitian dan mengusulkan BRIDA sebagai koordinator riset daerah. Menurutnya, penelitian tidak boleh bersifat parsial dan harus memperhatikan seluruh rantai nilai agar benar-benar berdampak bagi pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan lima kebutuhan strategis riset daerah: identifikasi kebutuhan riset untuk mendukung Triple Agenda NTB Makmur Mendunia; pembangunan ekosistem riset yang inklusif dan kolaboratif; penguatan kapasitas dan partisipasi peneliti; riset aplikatif untuk mendukung 10 program unggulan daerah; serta penyusunan roadmap riset NTB sebagai arah jangka panjang pembangunan berbasis pengetahuan.

Forum ditutup dengan sejumlah komitmen tindak lanjut, termasuk pertemuan bulanan dan pembentukan platform berbagi pengetahuan melalui WhatsApp Group. Fasilitator, Dr. Muhamad Bai’ul Hak, menegaskan bahwa riset hanya bermakna ketika dimulai dari kebutuhan bersama. Dengan semangat kolaboratif itu, forum ini memperkuat keyakinan bahwa masa depan NTB akan semakin cerah ketika pengetahuan ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan.